Negeri Agraris Krisis



Kalabahi 2023

NEGERI AGRARIS KRISIS 

Untuk menurunkan beban masyarakat dilakukan pemberian bantuan sosial atau jaminan sosial kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan seperti lansia dan disabilitas. Selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan, pemerintah akan mendorong masyarakat miskin yang masih memiliki pekerjaan agar semakin berdaya dan mampu menambah pendapatan. Sementara terkait kantong-kantong kemiskinan, akan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta layanan pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat miskin agar mudah diakses, serta membangun sarana transportasi sehingga koneksivitas antar kecamatan dan desa semakin bagus, (katanya si pemerintah).

Apabila kita mau mencermati, semua masalah yang terjadi di Negara Indonesia Diwaktu lampau Masyarakat diperhadapkan dgn Pamdemi Covid 19, Kenaikan Harga BBM termasuk minimnya ketersediaan pangan (beras) dan kenaikan harga yang tidak terkendali begitu gamblang menggambarkan adanya kesalahan pengelolaan pemenuhan salah satu kebutuhan rakyat. Meski telah dibuat berbagai kebijakan, namun selama kapitalisme masih menjadi Sarang Bisinis, maka kebijakan tersebut tak akan mungkin mampu memecahkan persoalan. Terlebih, semua pengusaha menjadikan keuntungan sebagai tujuan, karena itu tak mungkin mereka ‘bersedia’ memenuhi kebutuhan rakyat dengan harga yang terjangkau dan murah. 

Menyerahkan segala kepengurusan rakyat kepada swasta memang sudah menjadi ciri khas negara yang menerapkan sistem kapitalisme yang melegalkan sektor apapun untuk dikomersialisasikan termasuk kebutuhan pangan. Negara tidak lebih dari sekedar regulator yang hanya mengotak-atik kebijakan, sebab dalam sistem kapitalisme negara tidak boleh berperan sebagaimana fungsinya karena bisa menghambat kebebasan individu (kapital).

Pada Akhirnya kebijakan pemerintah seputar kebutuhan pokok (beras) hanya berputar pada otak-atik pola peraturan distribusi. Hal itu pun diarahkan pada swasta tanpa menyentuh aspek mendasar soal pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Oleh karena itu, kebijakan penyesuaian harga, ketersediaan beras di ritel-ritel, bahkan pembagian beras kepada kelompok miskin, sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah selain hanya meredam gejolak sosial sesaat. 

Ataupun dengan intervensi harga eceran tertinggi pada akhirnya tidak mampu membuat masalah kemudian diselesaikan ketika masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah kemiskinan. Sehingga, mau sekuat apapun mereka bekerja keras untuk menambah pendapatan tidak mungkin dapat mengentaskannya dari kemiskinan bahkan di saat yang sama jumlah pengangguran terus merajalela. Di sisi lain, sudah jamak diketahui bahwa berbagai macam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat miskin justru menjadi ladang terjadinya perilaku korupsi. 

Pembagian beras kepada masyarakat miskin bisa dikatakan sebagai solusi memang benar, tetapi hal tersebut hanya sekedar solusi jangka pendek agar masyarakat bisa makan beberapa hari setelahnya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa kekuasaan atau pun pemerintahan tidak berjalan untuk solusi jangka pendek melainkan solusi jangka panjang yang hanya bisa diraih ketika benar dalam menemukan akar masalah sesungguhnya. 

Sehingga kebutuhan pangan perlu  diatur dan dikelola oleh pemerintah yang  merupakan institusi yang menerapkan hukum-hukum, kebijakan dalam setiap lini kehidupan, agar  memastikan di setiap kebijakannya tidak menyusahkan rakyat.
Kita saat ini dihadapkan dengan ancaman krisis pangan global, juga perubahan iklim. Oleh sebab itu, lahan pertanian perlu dijaga dan dilestarikan agar akselerasi pertanian tidak mundur. 

Pemerintah  bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  dan Aparat Penegak Hukum harus memperkuat kerja sama agar penegakkan aturan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bisa dilakukan dengan maksimal. 

Sehingga harus ada tindak tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian. Kalau semua sawah dialihkan jadi lahan industri atau perumahan, maka generasi mendatang akan krisis pangan. 
Mari kita jaga lahan pertanian, jaga pangan, jadikan Desa Sebagai Lumbung Pangan dan jaga kehidupan masa depan.

Kemudian  Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dalam menyikapi Kondisi Sosial Ekonomi Dalam hal Krisis, Kelangkaan Dan Kenaikan Harga Pangan (Beras), maka Peran Organisasi Kemahasiswaan/Pemuda Sebagai Mitra Kritis sekaligus sebagai Mitra Kerja Perlu  Mendukung Visi & Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dalam Optimalisasi Program Program Kerja yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menjawab visi misi tersebut sehingga berdampak positif terhadap Masyarakat. Pemerintah daerah harus lebih Progres Lebih Proaktif dalam melihat Kondisi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di kabupaten Alor. 
Sehingga perlu  Pemerintahan Daerah dalam Kolaborasi Program Kerja yang berkelanjutan bersama berbagai Organisasi Kemahasiswaan demi kepentingan Masyarakat. 

Agar untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran dan kelangkaan pangan termasuk beras, ada beberapa langkah yang akan dilakukan 

Pertama, Pemerintah harus bertanggung jawab memetakan kebutuhan pangan seluruh warga negaranya, pemetaan ini berkaitan dengan pola distribusi, sehingga bisa dipastikan setiap wilayah tidak akan mengalami kekurangan stok pangan. Di samping itu, negara terus membuka lapangan pekerjaan yang luas serta gaji yang memadai sehingga para lelaki bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, baik sandang, pangan. 

Pemerintah perlu  juga  mengkaji wilayah mana saja yang menjadi penopang kebutuhan. Kemudian Pemerintah menyediakan bibit, pupuk, hingga bantuan modal dan sarana pertanian yang memudahkan para petani dalam memenuhi kebutuhan mereka. Hadirnya peran negara dalam produksi, penyediaan sarana produksi dan distribusi akan menjamin stok pangan (beras) mencukupi untuk kebutuhan rakyatnya. 

Kedua, Pemerintah Harus  menerapkan pembagian kepemilikan umum. Di dalam Masyarakat Agraris pertanian termasuk ke dalam kekayaan milik umum yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh rakyat. Maksudnya rakyat bisa mengelola pertanian sesuai dengan batasan-batasan. Oleh karenanya, pemerintah penting berperan mengendalikan produksi dan distribusinya agar kemaslahatannya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Konsep ini tidak akan memberi kesempatan pada swasta sebagaimana dalam sistem kapitalisme saat ini. 

Ketiga, Pemerintah perlu melakukan pengawasan, menjaga mekanisme pasar, serta menerapkan sanksi bagi pelaku kejahatan ekonomi. Sistem ekonomi dalam Negara  mendorong perdagangan sesuai dengan Hukum yg berlaku dan mencegah terjadinya liberalisasi perdagangan maka aktivitas kartel, penimbunan, monopoli, penipuan, curang dan spekulasi merupakan perbuatan Pelanggaran Dan Kejahatan. Apabila ada yang melanggar, maka harus dikenakan Sanksi kepadanya. 

Selain itu, Pemerintah pula harus  memerintahkan seluruh Organisasi Kepemerintahan untuk mengawasi, menjaga mekanisme pasar, mereka akan mengontrol pasar untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, menindak jika ada penimbunan atau spekulatif termasuk menindak perilaku curang dalam ukuran dan penimbangan. Pemerintah juga tdk boleh ikut  campur tangan dalam masalah harga, karena penetapan harga akan mengacaukan mekanisme pasar dan lebih dari itu, kebijakan penetapan harga perlu di berikan pada setiap Daerah untuk mengatur sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing.



Postingan populer dari blog ini

Resolusi Konflik dalam perspektif Psikologi Lintas Budaya serta Kearifan Lokal sebagai Basis Komunikasi Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Sosial dan Komunal

Gambar
Resolusi Konflik dalam perspektif Psikologi Lintas Budaya serta Kearifan Lokal sebagai Basis Komunikasi Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Sosial dan Komunal. Opini Oleh: Eka Blegur. Tulisan ini bermaksud membahas tentang seluk beluk konflik terutama konflik yang bersifat komunal dengan segala macam latar belakang masalah atau motifnya. Konflik adalah suatu fenomena umum, namun tetap memerlukan resolusi supaya dampak yang merugikan dari konflik tersebut tidak meluas. Salah satu kajian tentang resolusi konflik dapat dilakukan dengan pendekatan Psikologi Lintas Budaya. Dalam resolusi konflik perlu mempertimbangkan pola pola yang dipilih untuk setiap budaya.  Pola tersebut telah menjadi kebiasaan dan susah utnuk dihilangkan begitu saja meskipun globalisasi telah merambah ke seluruh penjuru dunia. Adapun pola pola resolusi konflik itu dapat berupa akomodasi, penghindaran, kompetisi, dan kolaborasi. Khusus berkaitan dengan masyarakat di Daerah yang pluralistik, pemahaman ...
Baca selengkapnya

Klaim Aliran Empirisme dalam Proses Memperoleh Kebenaran

Gambar
Klaim Aliran Empirisme dalam Proses Memperoleh Kebenaran Sebelumnya Sejarah Aliran Filsafat Rasionalisme. Dimana aliran ini adalah paham yang memicu lahirnya aliran empirisme atau menjadi lawan debat dari aliran empirisme di masa berkembang kembalinya filsafat Barat di Eropa kala itu.  Nah mari kita lanjut, Empirisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman dengan indera manusia. Secara etimologis, kata empirisme berasal dari kata Yunani emperia, yang berarti pengalaman. Maka dari dalam pemahaman empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. (Wikipedia)  Empirisme pertama kali muncul di Inggris sebagai reaksi atas kelemahan rasionalisme. Aliran filsafat yang berkembang lebih awal dari empirisme dan yang mendalilkan bahwa pengetahuan manusia yang sejati hanya berasal dari akal atau hanya dari akal. Sebagai pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran rasionalis yang dikemukakan oleh Descartes. Gagasan as...
Baca selengkapnya

Klaim Aliran Rasionalisme

Gambar
Filsafat Rasionalisme  Sebelum lebih jauh, mari kita kenali dulu tokoh-tokoh atau para filsuf yang berpayungkan aliran rasionalisme, Tokoh pertama aliran ini ialah Rene Descartes (1596-1650 M), Nicholas Malerbranche (1638-1775 M), B. De Spinoza (1632-1677 M), GW Leibniz (1646-1716 M), Christian Wolff (1679-1754 M). M) dan Blaise Pascal (1623-1662 M). mengacu pada sejarah filsafat, maka dapat dikatakan bahwa pemikiran tentang rasionalisme telah muncul dalam tulisan-tulisannya yang dituliskan sejak zaman Plato. Filosofi pembangunan adalah bahwa pengetahuan berasal dari akal, bukan dari indera. Rasionalisme pada zaman klasik dikembangkan melalui pengetahuan matematika dan geometri. Artinya Pengetahuan lain hanya sebagai pengetahuan tambahan.  Kemudian aliran atau paham rasionalisme dimulai kembali pada abad ke-15. Tepatnya ketika otoritas tradisional Gereja Katolik mengalami penurunan melalui pertempuran dan pemberontakan yang terus berlanjut, yang tidak berujung pada...
Baca selengkapnya