Resolusi Konflik dalam perspektif Psikologi Lintas Budaya serta Kearifan Lokal sebagai Basis Komunikasi Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Sosial dan Komunal
Opini Oleh: Eka Blegur.
Tulisan ini bermaksud membahas tentang seluk beluk konflik terutama konflik yang bersifat komunal dengan segala macam latar belakang masalah atau motifnya. Konflik adalah suatu fenomena umum, namun tetap memerlukan resolusi supaya dampak yang merugikan dari konflik tersebut tidak meluas. Salah satu kajian tentang resolusi konflik dapat dilakukan dengan pendekatan Psikologi Lintas Budaya. Dalam resolusi konflik perlu mempertimbangkan pola pola yang dipilih untuk setiap budaya.
Pola tersebut telah menjadi kebiasaan dan susah utnuk dihilangkan begitu saja meskipun globalisasi telah merambah ke seluruh penjuru dunia. Adapun pola pola resolusi konflik itu dapat berupa akomodasi, penghindaran, kompetisi, dan kolaborasi. Khusus berkaitan dengan masyarakat di Daerah yang pluralistik, pemahaman pada tiap budaya sangatlah penting dilakukan sebab terbukti selama ini resolusi konflik sulit dilakukan karena pihak-pihak terkait tidak dapat menjawab kepentingan atau mengubah persepsi dari kelompok yang berkonflik.
Kemudian Perhatian pemerintah yang lebih tertuju pada pembangunan fisik dengan mengabaikan kearifan lokal mengakibatkan Daerah mulai mengalami pergeseran tata nilai kehidupannya serta hilangnya karakter sebagai suatu daerah yang berbudaya. Terabaikannya nilai-nilai kearifan lokal berujung pada hilangnya semangat kebersamaan yang menjadi ciri suatu daerah serta ancaman hilangnya kelestarian budaya yang ada di daerah tersebut .
Hilangnya semangat kebersamaan dan persaudaraan menjadi bibit lahirnya konflik dan disintegrasi. Ancaman konflik horizontal di daerah sangat rentan terjadi setiap saat. Mulai dari konflik SARA, konflik elite akibat dari pertarungan pertarungan kepentingan.
Fakta menunjukkan bahwa konflik adalah bahaya laten yang dapat terjadi kapanpun. Apalagi, Sebuah Daerah yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan budaya. Konflik yang terjadi salah satunya diakibatkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola potensi konflik melalui pembangunan komunikasi berbasis kearifan lokal.
Konflik umumnya sangat potensial terjadi di daerah yang sedang maju maupun tertinggal. Sehingga seorang pemimpin khususnya kepala daerah dituntut memiliki communication skill terkait dengan seluruh bagian-bagian dalam kehidupan masyarakat di wilayahnya. Banyaknya konflik yang terjadi di suatu daerah mengindikasikan bahwa komunikasi yang berlandaskan kearifan lokal oleh kepala daerah kepada masyarakatnya belum secara maksimal atau bahkan tidak dilakukan.
Penyertaan nilai kearifan lokal dalam membangun komunikasi dengan semua pihak akan membantu mencari solusi terhadap penanganan dan pencegahan konflik sehingga pembangunan dapat berjalan lancar menuju masyarakat yang modern tanpa kehilangan identitas lokalnya.
Konflik dapat dipahami sebagai proses sosial dimana masing-masing pihak yang berinteraksi berusaha untuk saling menghancurkan, menyingkirkan, mengalahkan karena berbagai alasan seperti rasa permusuhan.
Adapun akar permasalahan atau sebab musabab konflik diantaranya perbedaan antar perorangan atau antar kelompok, yang acap kali menimbulkan benturan benturan antar individu maupun antar kelompok. Kemudian perbedaan kebudayaan yang berpengaruh pada perbedaan kepribadian seseorang atau kelompok sebab karakter kebudayaan akan berpengaruh dalam membentuk karakter kepribadian manusia dalam kehidupan sosialnya.
Selanjutnya bentrokan antar kepentingan, bentrokan atau benturan kepentingan ini berlatar belakang dari pertentangan, perubahan perubahan sosial yang meliputi perubahan nilai-nilai dan norma-norma sosial. Dalam setiap perubahan ini akan terdapat dua sikap kelompok manusia akan perubahan itu sendiri, yaitu menerima perubahan dan menolak perubahan.
